Koma.co.id– Di tengah hiruk-pikuk Kota Makassar, warga mulai sibuk dengan aktivitas masing-masing. Di pekarangan TPS3R Karebosi, Ukka’ (35) menurunkan karung berisi botol dan gelas plastik kosong.
Satu per satu botol diambil dan dipisahkan dari stiker merek serta tutup yang masih menempel. Di sampingnya, Sinar (45) memilah gelas plastik. Dengan pisau cutter, ia melepas pinggiran gelas, memisahkannya ke wadah berbeda, lalu mengumpulkannya ke dalam karung.
Pekerjaan ini dilakukan Ukka’ dan Sinar setiap pagi hingga siang, dengan upah Rp50.000 per hari. Upah tersebut diberikan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai bentuk apresiasi bagi petugas yang bekerja memilah sampah.
Menurut Ukka’, upah dari APBD ini baru diprogramkan sejak akhir 2025. Sebelumnya, para petugas satuan tugas (satgas) hanya mengandalkan hasil penjualan botol dan gelas plastik, yang ditimbang dua kali sebulan dan menghasilkan sekitar Rp300.000 per orang. Sebagai kepala keluarga, penghasilan itu belum cukup, sehingga Ukka’ harus mencari kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan.
Sejak Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Kanre Rong Karebosi dibentuk pada 2023, Ukka’ sudah bekerja sebagai pengangkut sampah. Saat itu, petugas hanya dua hingga tiga orang. Namun seiring waktu, pekerjaan ini mulai diminati hingga jumlah pekerja di TPS3R Karebosi kini mencapai tujuh orang.
“Dulu-dulu itu, orang anggap sepele sampah. Tapi lama kelamaan mulai sadar, kalau ini bisa menghasilkan uang, jadi mulai banyak mi yang mau kerja beginian. Apalagi digaji ki’ Rp50.000 sehari,” kata Ukka’.
Hal serupa dirasakan Sinar. Sebelumnya ia hanya berjualan kecil-kecilan di sekitar Lapangan Karebosi. Seiring waktu, ia menawarkan diri untuk membantu satgas memilah sampah.
“Bersyukur ini ada, bisa didapat buat tambah-tambah,” ujar Sinar.
Selain memilah sampah anorganik, Ukka’, Sinar, dan lima satgas lainnya juga bertugas memilah sampah organik. Sisa makanan dan dedaunan diolah menjadi pakan maggot, kompos, hingga eco enzyme.
Setiap hari, para satgas memilah sampah rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan pakan maggot, TPS3R Karebosi bahkan menerima sampah organik dan anorganik dari hotel, restoran, dan kafe (horeka) di sekitarnya.
Nanda, pengelola TPS3R Karebosi, mengatakan sampah organik yang dikelola setiap hari berkisar 600–700 kilogram, berasal dari horeka, rumah sakit bersalin, warga, dan sapuan jalan. Jumlah ini mulai bertambah sejak kebijakan wajib pilah sampah berlaku pada 1 Agustus 2026 — total sampah yang masuk ke TPS3R Karebosi kini mencapai 1,5 ton per hari.
Namun pihak pengelola terpaksa menolak sebagian sampah yang masuk, karena kapasitas lahan pengolahan tidak mampu menyerap semuanya. Ditambah lagi, lokasi TPS3R yang berada di tengah kota menuntut kebersihan tempat tetap terjaga, sehingga pemilahan sebelum sampah masuk menjadi keharusan.
“Awalnya orang-orang bingung mau buang ke mana sampahnya, apalagi TPA sudah menolak. Namun kami coba pelan-pelan edukasi warga, kami sediakan ember, dan jadwalkan penjemputan sampah. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus sekarang,” kata Nanda.
Hal tersebut mengacu pada kebijakan wajib pilah sampah, bagian dari Instruksi Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2026, yang mewajibkan warga dan pelaku usaha memilah sampah sejak dari sumber mulai 1 Agustus 2026, sejalan dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor 271 Tahun 2025. Sejak itu, TPA Tamangapa hanya menerima sampah residu, sementara sampah organik diarahkan ke TPS3R dan teba, serta sampah anorganik ke bank sampah. Pemkot memberikan masa transisi tiga bulan sebelum sanksi administratif diterapkan.
Dari Olah Sampah, Ekonomi Tumbuh
Sampah yang masuk ke TPS3R diolah dengan memanfaatkan siklus alami. Sampah organik sisa makanan dijadikan pakan bagi larva lalat Black Soldier Fly (BSF) atau maggot. Kotoran maggot, yang disebut kasgot, dapat digunakan sebagai pupuk organik, sementara maggotnya sendiri bisa dijadikan pakan ternak.
Sisa dedaunan kering diolah menjadi kompos melalui metode komposter, airdrop, open windrow, dan teba. Hasil olahan ini dipasarkan kepada pengunjung yang datang ke TPS3R maupun lewat kegiatan expo. Sementara sampah anorganik yang telah dipilah, diangkut dan dijual ke bank sampah.
Praktik serupa juga diterapkan di TPS3R KSM Rusunawa Mariso, yang memasarkan hasil olahan sampahnya kepada pekebun urban hingga petani organik. Sementara di TPS3R Tamalanrea, fokus pada pengolahan kompos untuk dijual kepada petani di wilayah Malino.
DLH Makassar mencatat lonjakan pendapatan Bank Sampah Pusat dari Rp367 juta pada 2025 menjadi Rp903,95 juta pada Juli 2026, naik sekitar 146 persen dengan target Rp2,5 miliar untuk tahun ini. Ini menunjukkan aliran sampah anorganik dari TPS3R ke bank sampah punya nilai ekonomi yang terus tumbuh.
Namun geliat ekonomi ini juga membawa konsekuensi pada beban kerja. Ketua Pengelola TPS3R KSM Rusunawa Mariso, Muhammad Saleh, mengatakan sejak kebijakan larangan TPA menerima sampah organik diberlakukan pada Agustus 2026, volume sampah yang harus mereka olah melonjak drastis — dari sekitar 1 ton menjadi 2,6 ton per hari, yang diambil dari delapan kelurahan. Untuk mengimbanginya, jumlah personel yang semula hanya lima orang kini bertambah sekitar lima orang lagi dari kecamatan. Sebagian kelurahan lain sudah mengelola sampahnya sendiri lewat fasilitas teba dan bak tumpuk.
Lonjakan volume sampah ini membuat fasilitas yang ada belum sepenuhnya optimal. Di TPS3R Karebosi misalnya, meski sudah difasilitasi sejumlah mesin seperti pembubur pakan maggot, pengayak sampah, dan pencacah plastik, Nanda mengatakan masih perlu mencari peluang pemanfaatannya lebih lanjut, misalnya apakah bank sampah bersedia menerima cacahan plastik, atau mencari vendor yang berminat. Minimnya lahan pengolahan dan biaya operasional mesin turut menjadi tantangan yang dihadapi.
Sangat Dibutuhkan, namun Kehadirannya Minim
Berdasarkan survei terhadap 200 responden di tujuh kecamatan sampel di Kota Makassar yang dilakukan oleh Marewa Multi Survei Indonesia, ada sekitar 87,3% mengaku belum pernah menggunakan TPS3R. Sebanyak 52% belum pernah mendengar TPS3R, dan 82,8% tidak memiliki atau tidak mengetahui aksesnya. Alasan yang paling utama, ada sekitar 61,9% warga mengaku tidak tahu cara memanfaatkan TPS3R.
Sebaran TPS3R di Kota Makassar masih sangat sedikit. Saat ini, TPS3R yang ada di Kota Makassar di antaranya TPS3R Untia, TPS3R Sambung Jawa, TPS3R Nipa-Nipa, TPS3R Darul Aman, TPS3R Barrang Lompo, TPS3R Kodingareng, TPS3R Tamalanrea, TPS3R Kanre Rong Karebosi, TPS3R Bina Warga Bulurokeng, TPS3R Katimbang, TPS3R Laikang, dan TPS3R Panampungan/Rusunawa Mariso. Ada juga yang dibentuk dari pihak swasta, yakni Pelindo yang bekerja sama dengan Yayasan Butta Porea Indonesia (dikenal dengan Butta Toa).
Jumlah tersebut masih sangat sedikit, mengingat masih banyak warga yang belum mengetahui cara mengolah sampah dari proses memilah. Meski menjadi peluang dari segi ekonomi, sayangnya manfaat TPS3R belum banyak diketahui khususnya kalangan masyarakat Makassar. Qadri (33) misalnya, warga Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala ini mengaku tidak tahu jika ada TPS3R yang bertugas mengolah sampah. Menurutnya, tempat seperti itu seharusnya bisa digalakkan, mengingat jumlah sampah setiap hari terus bertambah.
“Sampah memang kalau bertumpuk, harus diolah. Dan kalau mau olah, butuh tenaga. Memang kita butuh seperti itu (TPS3R). Tapi kita tidak tahu kalau itu ada. Masalahnya kita bingung, kita dilarang buang sampah pilah sembarangan. Tapi di sisi lain kita tidak difasilitasi tempat buang sampahnya,” keluhnya.
Menariknya, pembentukan TPS3R diawali dengan kesadaran setiap pengelola secara mandiri. Windy selaku Pengelola TPS3R Tamalanrea misalnya. Sejak awal ia mengelola sampah tanpa ada bantuan dari pemerintah kota, namun karena ketekunannya kini ia telah memiliki lahan pengelolaan, karyawan, hingga bantuan dari pemerintah.
“Kalau mau buat TPS3R itu memang di awal harus secara mandiri, saya dulu bayar karyawan sendiri, sampai bisa juga ajar masyarakat untuk olah sampah. Terus kalau dianggap sudah bisa mi dan konsisten, baru bisa ajukan bantuan ke pemerintah,” kata Windy.
Selama tiga tahun menjalankan TPS3R, Windy mengaku nasabah di tempatnya tidaklah banyak, khusus dari warga sekitar hanya lima orang yang menjadi nasabah. Namun mereka rutin membawakan sampah anorganik ke TPS3R Tamalanrea.
“Tapi nasabah dari warga ini belum terlalu lama masuk, baru sekitar tiga bulanan. Jadi setiap hasil yang terjual, mereka kumpul-kumpul dulu belum ada yang ditarik (hasil penjualan),” lanjut Windy.
Peringatan dari Pegiat Lingkungan
Direktur Perkumpulan Jurnal Celebes, Mustam Atif mengatakan pengelolaan sampah integratif hulu-hilir melalui pengembangan ekonomi sirkular dengan instrumen TPS3R oleh Pemerintah Kota Makassar dianggap menjadi langkah tepat. Hal ini dapat dinilai berdasarkan bagaimana TPS3R dianggap mampu mengolah sampah khususnya organik dengan memanfaatkan maggot, lindi, kompos, dan pengolahan lainnya.
“Dengan produksi sampah 1.200 ton per hari hanya dengan 12 TPS3R ini menjadi tantangan luar biasa. Apalagi dengan hanya 5-10 tenaga pemilah setiap unit. Ketika sarana peralatan pemilahan sampah masih sangat terbatas, saya pesimis kalau kondisinya tetap seperti ini,” kata Mustam.
Secara rasio, hanya sekitar 12 TPS3R di Makassar yang bisa mengakomodir sekitar 5% total volume sampah. Artinya masih butuh sangat banyak TPS3R untuk sekitar 95% total sampah yang ditangani. Mustam menjelaskan sebaiknya memperkuat dan meningkatkan kapasitas yang sudah ada, atau membangun baru dengan kapasitas yang besar. Ini nantinya akan berdampak pada efisiensi logistik pengangkutan, dibanding menambah secara kuantitatif hanya di titik-titik atau lokasi yang dibutuhkan.
“TPS3R, bank sampah, dan TPA adalah jaringan terintegrasi yang harus bekerja atau berproses secara simultan. Jika tenaga dan fasilitas di TPS3R tidak memadai akan berdampak pada proses dan tentu akan mempengaruhi hasil yang diterima TPA dan bank sampah,” jelasnya.
Menurutnya, ketika fasilitas dan tenaga pemilah tidak memadai, bisa terjadi penumpukan sampah di TPS3R. Ketika sampah menumpuk, ada kekhawatiran terjadi pembuangan sampah secara ilegal di tempat-tempat tertentu.
Agar tidak hanya tergantung pada bantuan, bank sampah dan TPS3R harus dikelola secara berkelanjutan. Untuk berkelanjutan, tidak sekadar gerakan programatik atau project oriented, melainkan harus dikelola dengan skema bisnis sosial yang berbasis masyarakat.
“Dikelola dengan manajemen profesional untuk menghasilkan keuntungan melalui penjualan produk dengan jejaring pasar yang kontinyu,” katanya.
Risiko Mikroplastik jika Tak Dikelola Optimal
Kepala Kelompok Penelitian Plastik Laut atau Marine Plastic Research Group (MPRG) Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Shinta Werorilangi sangat setuju dengan adanya kebijakan pilah sampah yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai hal tersebut menjadi langkah awal yang bagus, mengikuti konsep yang sudah lebih dulu diterapkan negara-negara maju pada dasarnya, memilah membuat proses daur ulang jadi lebih mudah. Yang paling penting, saat sampah organik ditumpuk, itu akan meningkatkan gas metan yang bisa memicu kebakaran. Jadi memilah memang langkah pertama yang wajib, tapi banyak langkah berikutnya.
“Terutama soal SDM yang melakukan pemilahan, masyarakat harus dilatih sampai betul-betul pemilahannya komplit,” kata Shinta.
Meski proses memilah mulai diterapkan kepada masyarakat, sayangnya di beberapa tempat, sampah yang telah dipilah warga justru didapati dicampur kembali menjadi satu oleh petugas pengangkut di tempat pengumpulan.
“Tapi di tempat saya, Kecamatan Mamajang, itu betul-betul ada tiga roda tiga terpisah untuk tiga jenis sampah. Dari situ dibawa lagi ke kecamatan, yang punya semacam TPS3R kecil untuk mengumpulkan dari kelurahan, lalu diolah dan dipisah, sampah organik diproses, mungkin lewat biopori atau ditimbang di kelurahan,” lanjut Shinta.
Dari gambaran tersebut, menurut Shinta peran petugas angkut dan pemilah menjadi sangat penting. Termasuk menghadirkan TPS3R bukan hanya di kecamatan, tapi perlu juga dihadirkan sampai pada kelurahan bahkan hingga RT/RW.
Jika sampah anorganik bisa didaur ulang menghasilkan ekonomi, apalagi kalau ada bank sampah. Mulai dari botol plastik, kertas, logam, sampai elektronik. Yang jadi masalah sekarang adalah sampah organik, sehingga TPS3R berperan sangat penting. Jika di hulu masyarakat sudah mulai memilah, di bagian tengah, off taker atau pemerintah harus mengolah dengan baik, supaya sampah bisa terkelola dan tidak bocor sampai ke hilir.
Shinta memberikan contoh keberhasilan yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas, berawal dari keresahan masyarakatnya pada tumpukan sampah, yang menginspirasi bupatinya untuk memikirkan cara mengolah sampah.
“Seperti di Banyumas, bupatinya langsung memikirkan setelah sampah dibangun, apa yang mau dilakukan — dia bikin genteng, paving block, ada maggot untuk sampah basah/organik, dan sampah yang tidak bisa dijadikan itu semua diproses jadi RDF,” kata Shinta.
Upaya Pemkot Menjawab Tantangan
Sejalan dengan masalah yang sedang dihadapi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan Pemerintah Kota Makassar sedang berupaya dengan memberikan bantuan tambahan lima personel ke masing-masing TPS3R mengingat pengelolaan belum betul-betul bisa mandiri. Sejak TPS3R dibangun sampai dengan tahun lalu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi, jumlah sampah yang dikelola tidak pernah bisa maksimal, sehingga diberikan tambahan orang juga tambahan mesin.
“Kita masih uji coba di angka lima orang. Tahun ini kita coba naikkan lagi jumlah TPS-nya dan jumlah personelnya, dengan satu syarat ketika sampahnya mendekati atau lebih dari satu ton per hari, karena kalau kurang dari itu, orangnya juga tidak bisa maksimal bekerja,” katanya.
Dengan adanya kesadaran pemilahan sampah, diharapkan ke depan akan semakin banyak TPS3R dibentuk sehingga masyarakat semakin sadar. Adapun untuk menunjang kinerja para satgas, Helmy berinisiatif untuk memberikan upah Rp50.000 per hari sebagai pengganti uang transportasi mereka agar bisa lebih fokus pada memilah sampah.
“Pengganti transport itu sudah dikasih sebagai bentuk apresiasi, karena sebelumnya mereka tidak ada gaji sama sekali. Jadi tidak jarang banyak yang tidak fokus karena bekerja serabutan yang lain. Dan mereka digaji setiap mereka hadir di hari itu,” jelas Helmy.
Selain personel, DLH Makassar juga mengadakan sarana dan prasarana seperti 50 motor roda tiga, bantuan 15 unit mobil. Bahkan tahun ini ada tambahan 10 mobil amproll dengan 10 bak kontainer baru. Namun jumlah tersebut masih jauh dari kata cukup jika dibanding dengan kapasitas sampah yang ada, sehingga pembenahan sarana prasarana tersebut setiap tahun harus dilakukan peremajaan atau penggantian yang baru, supaya total sampah yang bisa diangkut semakin banyak.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, sampah yang dapat diangkut hanya sekitar 70 persen dari total sampah. Masih ada sekitar 200-300 ton sisa sampah yang terbuang ke wilayah. Sampah-sampah sisa tersebut bisa jadi dibawa ke TPS liar, ataupun ke sungai dan laut.
“Kita berharap ini tidak terjadi, karena kita mau lingkungan ini bisa dijaga. Makassar ini salah satu kota pusat segala-galanya, pusat perdagangan dan produk bisnis, jadi ketika kita memperbaiki sampah, itu juga menjadi fundamental bagi kota kita,” kata Helmy.
Untuk itu, kata Helmy, TPS3R masih perlu tambahan untuk dibentuk mengingat jumlah sampah organik dan anorganik semakin meningkat dengan adanya kebijakan wajib pilah sampah. Apalagi TPA sudah tidak lagi menampung selain sampah residu. Namun, masih terkendala lahan, sehingga diharapkan ada kerja sama dari pihak swasta.(Mrw)
