GMTD Bantah Klaim Kemenangan Hadji Kalla, Sebut Putusan PN Makassar Tak Batalkan Sertifikat

Koma.co.id, Makassar– PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan sertifikat atas lahan seluas 163.262 meter persegi di kawasan Tanjung Bunga tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026. GMTD juga membantah klaim kemenangan yang disampaikan PT Hadji Kalla.

Direktur Utama GMTD, Ali Said, menyatakan tidak ada satu pun amar putusan yang menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah objek perkara. “Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab,” ujarnya. Menurutnya, menyatakan pengadilan memenangkan Kalla atas kepemilikan tanah tidak akurat dan menyesatkan masyarakat.

GMTD menyoroti pernyataan kuasa hukum Hadji Kalla dalam konferensi pers hari ini, yang menyebut pihaknya dimenangkan dan mampu menunjukkan bahwa objek tersebut milik Hadji Kalla. Menurut GMTD, pengadilan justru menyatakan gugatan balik Hadji Kalla tidak dapat diterima, sebagaimana tercantum dalam amar putusan halaman 105.

GMTD menjelaskan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atas pertimbangan aspek formil. Menurut GMTD, putusan itu tidak membatalkan hak kepemilikan perseroan dan tidak membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

Sebagai dasar kepemilikan, GMTD menyebut riwayat sertifikat yang tercatat sejak 1971, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 seluas 163.262 meter persegi, serta sejumlah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga tingkat Mahkamah Agung. GMTD juga merujuk pada eksekusi PN Makassar pada 3 November 2025 dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tertanggal 15 Oktober 2025.

GMTD menyebut perkara ini bermula dari penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan dan alat berat serta penimbunan tanah di atas lahan bersertifikat GMTD. Perseroan menyatakan terus menempuh proses hukum atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum.

GMTD juga menolak tuduhan mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepadanya. Perseroan menyatakan sedang mengkaji langkah hukum atas pernyataan yang dinilai merugikan nama baik dan reputasinya.

Ali Said menyebut persoalan ini menyangkut kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang saham GMTD.

Sebelumnya, pihak Hadji Kalla menyatakan berencana melaporkan GMTD ke Polda Sulsel atas dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen Akta Jual Beli (AJB) dalam sengketa lahan tersebut.(rls) 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *