Koma.co.id, Makassar– Sulawesi Selatan menjadi salah satu dalam daftar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang terjadi di Indonesia. Bawaslu Sulsel mengajak media untuk melakukan konsolidasi Penguatan pemberitaan pada pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 pada Jumat, 8 November 2024.
Tenaga Ahli Bawaslu RI, Apriyanti Marwah dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan mengikuti mandat dari RI bekerjasama dengan media. Di tengah dinamika mencari berita, kerja jurnalisme, semangat ini sama dengan Bawaslu. Untuk itulah dianggap penting dilakukan konsolidasi bersama media.
“Dengan konsolidasi ini Bawaslu dan Media bisa semakin erat,” katanya.
27 November mendatang merupakan momen krusial. Ada banyak kerawanan, ada banyak dugaan yang akibatkan Sulsel jadi daerah rawan. Ada politik uang, ASN, ataupun kerawanan lainnya.
“Untuk itu kira butuhkan kerjasama semua untuk bisa memaksimalkan potensi kecurangan yang ada,” lanjut Apri.
Koordinator Divisi (Kordiv) Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Alamsyah menambahkan bahwa kegiatan ini bentuk apresiasi di Sulsel. Masalah IKP di Pemilu memakai sosial politik, tapi untuk Pilkada beda di Pilkada di Sulsel kerawanan yang tinggi masalah keamanan. Untuk itu pemberitaan positif membantu ketenangan dan kesejukan
“Ada beberapa kasus di Sulsel. Namun belum kami maksimalkan menyelesaikan konfliknya, sehingga kami juga butuh media dalam menangani pemberitaan di 24 kabupaten dan kota di Sulsel,” jelas Alamsyah.
Sementara itu, Mansur Amirullah selaku News Manager Tribun Timur memaparkan sekitar 20 larangan selama masa kampanye oleh kontestan pilkada. Dari 20, beberapa di antaranya yakni menempelkan bahan kampanye di tempat yang dilarang oleh KPU seperti pohon. Namun, media masih belum aktif melakukan pemberitaan terkait larangan kampanye yang dilanggar oleh kandidat calon.
“Ada juga larang untuk melakukan pawai/konvoi jelang hari pemilihan, terkait netralitas ASN jelang pemilihan kandidat menjadi salah satu indikator Sulsel masuk daftar salah satu provinsi IKP,” terangnya.
Diharapkan adanya konsolidasi ini dapat menurunkan IKP Sulsel melalui pengawasan dari pemberitaan-pemberitaan positif media mengikuti aturan-aturan berlaku dari Bawaslu agar kandidat tidak melakukan pelanggaran.(Mrw)
