Koma.co.id, Makassar– “Kiri depan, Daeng” itulah ucapan yang sering disebutkan penumpang angkutan kota (angkot) atau masyarakat Makassar menyebutnya “Pete-pete” saat akan turun dari mobil.
Namun, kata-kata tersebut sudah sangat jarang didengar. Yang ada justru suara nyaring klakson yang dibunyikan pengendara motor maupun mobil terburu-buru ingin lepas dari padatnya kemacetan. Seperti inilah kondisi yang terjadi hampir di setiap ruas jalan Kota Makassar saat ini. Padatnya kendaraan saling menyalip sisi jalan, bahkan tidak jarang ada yang cekcok ketika jalannya diambil.
Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi atau ada yang menggunakan jasa Ojol (ojek online). Berbeda saat masyarakat hanya dapat menggunakan transportasi umum seperti angkot, kondisi jalanan tidak terlalu padat dan pedestrian ramai pejalan kaki, dan jumlah angkot masih sangat banyak sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama.
Seperti yang dirasakan oleh Rahmat (33), ia sampai saat ini masih menggunakan kendaraan umum untuk kebutuhan mobilitasnya sehari-hari. Menurutnya, kendaraan umum bisa jadi opsi yang efisien dari segi biaya. Sayangnya saat ini menggunakan angkot dianggapnya kurang efisien.
“Karena sekarang ini kebanyakan orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang membuat trafic lebih padat, sehingga membuat mobilitas kendaraan umum di jalan juga berdampak dikarenakan macet,” ujarnya.
Hal yang sama dirasakan oleh Rani (38), ia mengaku saat ini sudah sangat sulit menemukan angkot. Bahkan memerlukan waktu 30-60 untuk menunggu, sehingga tidak jarang ia menggunakan jasa Ojol untuk dapat mengefisiensikan waktu ke tempat kerja.
“Begitu juga dengan biaya yang harus dikeluarkan, karena biasanya biayanya tidak beda jauh dibandingkan dengan layanan transportasi berbasis aplikasi,” katanya.
Selain angkot, Rahmat dan Rani juga menggunakan BRT Bus dengan pelayanan sangat baik tarif yang terjangkau. Namun sayangnya saat ini rute BRT Teman Bus semakin berkurang dan tidak menjangkau sebagian masyarakat.
Berbeda dengan Maryam (29), menurutnya menggunakan transportasi umum justru memerlukan waktu lama untuk sampai ke tujuan, sehingga ia memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi roda dua sebagai transportasi.
“Saya biasanya dalam sehari, bukan cuma satu tempat saya datangi. Biasa saya pakai motor untuk belanja keperluan jahit atau harus ke pasar, baru itu bukan cuma satu tempat, jadi kalau naik pete-pete banyak pengeluaranku. Cuma kadang bayar parkir lagi, selain bensin,” katanya.
Kebijakan Isu Transportasi Belum Mendapat Perhatian
Akademisi sekaligus Praktisi dan Peneliti bidang Transportasi, Lucky Caroles mengatakan Kota Makassar belum memiliki perangkat mengenai aturan transportasi, bahkan saat ini pemerintah baru akan menyusun Perda Transportasi.
“Walikota berganti pernah ada barang itu. Artinya itu belum masuk prioritas. Saya juga tidak mau menyalahkan, tapi negara ini punya sistem pemilihan yang terpilih adalah orang yang populer, tapi tidak memiliki kapasitas. Pemimpin daerah perlu memiliki kapasitas dan kemampuan melihat kondisi kota,” jelasnya.
Menurut Lucky, pentingnya pemimpin melihat sektor transportasi. Hal tersebut dikarenakan transportasi memiliki berperan sebagai pemicu (trigger) dalam perkembangan ekonomi. Contohnya di Jakarta, pemerintah di Jakarta berinvestasi di sektor transportasi. Meskipun pendapatan daerah terbesar di Jakarta bukan berasal dari transportasi, namun hal ini dapat mengundang banyak peluang investasi lain yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi meningkat.
Ada juga fenomena yang terjadi saat ini seperti masyarakat justru memilih punya banyak kendaraan pribadi dalam satu rumah. Menurut Lucky ada juga sebagian masyarakat mementingkan gengsi.
“Budaya gengsi itu membawa banyak bencana. Punya satu, beli lagi dua atau tiga. Itu keinginan, bukan keperluan. Punya mobil motor dan segala macam kan enggak kepakai,” tutur Lucky.
Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Jusman mengakui bahwa salah satu penyebab utama terjadi kemacetan di Makassar saat ini adalah volume kendaraan yang sangat meningkat dikarenakan pilihan mobilitas masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi.
“Wajar saja masyarakat lebih banyak memilih angkutan pribadi. Saya menyadari bahwa macet itu juga bagian dari pilihan-pilihan yang diambil oleh masyarakat untuk menggunakan angkutan pribadi.
Total angkutan di Kota Makassar secara keseluruhan dari data Polda tahun 2025 yakni sekitar 2,9 juta, 92% merupakan kendaraan pribadi dan 75% di antaranya kendaraan beroda dua, hal ini dapat dikatakan bahwa Makassar darurat transportasi publik. Belum lagi dari jumlah tersebut mengakibatkan kemacetan di jalan dan mengalami kerugian mencapai Rp21 Miliar per harinya.
Selama delapan tahun terakhir, Dinas Perhubungan Kota Makassar mencatat terjadinya penurunan penggunaan kendaraan umum baik Angkutan Kota maupun BRT Teman Bus. Tercatat jumlah pengguna angkutan umum di Makassar mengalami penurunan dari sekitar 18% menjadi kurang dari 5% dalam 10 tahun terakhir.
Data tersebut dianggap sangat jauh dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah menuju Makassar low carbon city.
Jusman mengatakan untuk menangani masalah kemacetan tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dengan memberlakukan kebijakan untuk mengatur anggaran hingga infrastruktur dalam menyiapkan tata kelola berdasarkan PP nomor 35 tahun 2002.
Penulis: Marwah
