Koma.co.id, Makassar– Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Sulawesi Selatan, Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Dr. Bonivasius Prasetyo Ichtiarto lakukan pembinaan kepada Pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel, Selasa, 1 November 2022.
Deputi Dalduk, Bonivasius mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan, pemerintah dan pemerintah daerah harus mempunyai Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) seperti yang diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
Bonivasius mengatakan GDPK sebagai landasan arahan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu diharapkan dapat diinternalisasikan ke dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan, baik nasional maupun daerah.
“GDPK merupakan rumah besar atau landasan bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah,” ungkap Bonivasius.
Ditambahkan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk dilakukan melalui pengembangan GDPK di seluruh tingkatan wilayah dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan mulai dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk.
“Selain itu, perlu dilakukan penguatan dan sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk melalui peningkatan pemanfaatan data dan informasi kependudukan,” ujar Bonivasius.
Lebih lanjut, Bonivasius mengatakan dalam GDPK ada lima aspek meliputi (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Pengembangan Data Base Kependudukan.
Selain itu disebutkan, pembangunan kependudukan dilakukan melalui sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi antara pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
“Target sasaran strategis BKKBN saat ini yaitu menurunkan angka kelahiran total atau TFR, dimana saat ini angka TFR nasional berada pada angka 2,24 dari target 2,21,” ujar Bonivasius.
Lebih lanjut, Deputi Dalduk, Bonivasius menyebutkan salah satu isu kependudukan yang sedang dihadapi yaitu Aging Population, yaitu populasi penduduk usia tua pasca bonus demografi akan meningkat sehingga di butuhkan kesiapan pemerintah menghadapi kondisi ini.
“Pasca bonus demografi, penduduk usia produktif yang semula mendominasi otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua, sehingga kita, terutama pemerintah, bisa menyiapkan dalam menghadapi hadirnya penduduk usia tua ini,” ungkap Bonivasius.
Bonivasius menjelaskan, jika tidak menyiapkan menyiapkan generasi produktif saat ini, dikhawatirkan aging-population Indonesia akan memberikan dampak yang besar terhadapa pembangunan kependudukan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Andi Ritamariani mengatakan dalam beberapa tahun, BKKBN Sulsel telah melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi kabupaten kota terkait penyusunan GDPK kerjasama perguruan tinggi dan tim pakar kependudukan.
“Untuk mendorong tersusunya GDPK di kabupaten kota, kita telah melakukan sosialisasi terkait penyusunan GDPK ini, disamping itu terkait mamfaat kita juga sampaikan akan pentingnya GDPK dalam penyusunan RPJMD,” ujar Andi Rita.
Terkait Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tambah Andi Rita “berbagai Inovasi telah dikembangkan oleh kabupaten kota, diantaranya kota Palopo dan kabupaten Enrekang mengeluarkan kebijakan seluruh jajaran pemerintah daerah menjadi orang tua asuh bagi anak stunting, dimulai dari kepala dinas dan camat,” ujar Andi Rita.
Ditambahkan inovasi lain dari Kabupaten Bulukumba dengan melibatkan seluruh pengusaha terlibat dalam penanganan anak stunting dengan menjadi orang tua asuh.
Di Kabupaten Barru melalui terobosan Gerakan “Ayo Makan Telur, One Egg One Day”, dengan menyalurkan bantuan telur kepada anak berisiko Stunting untuk meningkatkan kualitas gizi anak dengan jumlah sasaran sebanyak 413 anak usia di bawah 2 tahun.(rls)
