Koma.co.id, Makassar– Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua bekerja sama dengan Forum Komunikasi Industri J asa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Bmt (FKIJK Sulselbar), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan akan menyelenggarakan “Ekspo Literasi dan Inklusi Keuangan” dengan terns. “Bersama Kita Wujudkan Inklusi Keuangan Untuk Semua” pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2019 di Anjungan Pantai Losari, Makassar.
Acara akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Anggota Komisi XI DPR RI, Deputi Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas J asa Keuangan, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Walikota/Bupati di Sulawesi Selatan, Kepala OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh pimpinan lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan.
Ekspo terscbut mcrupakan puncak kegiatan di Bulan Inklusi Keuangan, Bulan
Oktober 2019 dcngan mclibatkan seluruh lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan, baik perbankan, pasar modal, maupun IKNB, termasuk perusahaan fmtech dan UMKM, binaan perbankan dan seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
yang akan memamerkan produk unggulan masing-masing.
Pada kegiatan tersebut juga akan dilakukan penandatanganan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan tentang Gerakan Budaya Menabung. Sesuai Keputusan Presidcn (Kepprcs) No 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang diperingéti setiap tanggal 20 Agustus, Gubemur juga menghimbau agar seluruh masyarakat untuk
menggalakan budaya menabung dengan target One People One Account, serta mewajibkan bagi scluruh siswa dan mahasiswa untuk memiliki tabungan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan Pertemuan tersebut menyatukan visi dalam rangka terus mendorong sektor dunia usaha
“Saya sampaikan bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di Sulsel, kita lihat di Sulsel pariwisata. Hanya saja kita terkendala infrastruktur
Menghadirkan toilet bintang lima. Kelihatannya sederhana tapi vital. Kemudian bagaimana perbankan membari peran pada usaha di daerah, dengan memberi bantuan pinjaman agar masyarakat desa tidak meminjam ke rentenir,” jelas Nurdin dalam konferensi pers, Sabtu, 26 Oktober 2019.(Mrw)
