Koma.co.id, Pangkep– Masalah keamanan pangan jika tidak ditangani dengan baik menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Terlebih pada tahun 2030 s/d 2040 bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, suatu momentum yang hanya akan terjadi satu kali dalam peradaban suatu bangsa. Namun jika pangan yang dikonsumsi masyarakat merupakan pangan yang tidak aman, maka akan menghasilkan SDM yang tidak sehat baik secara fisik dan intelektual. Jika ini terjadi maka bukan bonus yang didapat namun justru menjadi beban bahkan bencana, yang akan menghambat visi Indonesia Emas 2045.
Dalam upaya meningkatkan kesadaran tentang arti penting Keamanan Pangan sampai dengan ke level keluarga, Badan POM telah menginisiasi 3 (tiga) Program Prioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan yaitu: Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pada tahun 2026 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar telah menetapkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi lokus intervensi Pro PN tersebut.
Sebagai tahapan awal program, pada Rabu 23 April 2026 BBPOM di Makassar melaksanakan Advokasi Bersama Stakeholder di Kabupaten Pangkep. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program sekaligus menggalang komitmen stakeholder dalam mendukung implementasi Pro PN Keamanan Pangan secara terpadu, berkelanjutan, termasuk replikasi program. Kegiatan dihadiri langsung Bupati Pangkep Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. beserta para OPD terkait, antara lain Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindag, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Sekolah, Kepala Desa dan Kepala Pasar yang menjadi lokus intervensi.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menyampaikan bahwa pangan memiliki peran strategis tidak hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketahanan nasional, hingga daya saing bangsa. “BPOM tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, karena pangan merupakan tanggung jawab bersama sebagai satu bangsa” ungkapnya.
“Apreasiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati, kehadiran Beliau beserta jajaran menjadi bukti nyata komitmen Pemda Pangkep dalam mendukung program BPOM ini” lanjutnya.
‘Saat ini Indonesia menghadapi tantangan double burden of nutrition, yaitu obesitas dan stunting, yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun intelektual,” jelas Yosef.
“Tiga Program Intervensi Keamanan Pangan yang nantinya akan kami lakukan, diharapkan mampu menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan nutrisi tersebut,” lanjutnya.
Demikian pentingnya isu pangan sehingga Presiden Prabowo Subianto menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan dan prioritas nasional. “Implementasi program MBG harus didukung dengan sistem keamanan pangan yang kuat dari hulu sampai ke hilir agar manfaatnya optimal. Pangan yang aman dan bergizi akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik maupun intelektual,” ungkap Yosef.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, baik Pemerintah Daerah, dan komuntas sekolah, pasar dan sekolah yang nantinya akan dibentuk.
“Melalui komitmen bersama, semoga Kabupaten Pangkep dapat menjadi contoh dalam mewujudkan ekosistem pangan yang aman, bergizi dan berkelanjutan,” pungkas Yosef.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Pangkep, dalam sambutannya Beliau menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga keamanan konsumsi.
“Bagaimana memastikan bukan hanya ketersediaan pangan, tapi apakah pangan tersebut aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.
“Terima kasih Badan POM atas pelaksanaan program Keamanan Pangan di Kabupaten Pangkep, ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keamanan pangan, termasuk untuk mendorong UMKM naik kelas,” lanjutnya.
“Pemerintah Kabupaten Pangkep berkomitmen untuk terus mendukung pengawasan dan pembinaan pangan berbasis komunitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Bapak Bupati Pangkep.
Bapak Bupati Pangkep juga menyinggung masalah bahaya resistensi antibiotik terhadap kesehatan, pasca audiensi Kepala BBPOM di Makassar. Sebagai wujud perlindungan kesehatan bagi masyarakat Pangkep, Bupati akan menerbitkan Surat Edaran kepada OPD dan sarana pelayanan kefarmasian untuk tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, termasuk upaya edukasi pada masyarakat.
PFM Ahli Madya BBPOM di Makassar Hamka Hasan selaku narasumber memaparkan tentang dasar kebijakan, strategi intervensi, serta tahapan pelaksanaan Pro PN Keamanan Pangan, mulai dari pembentukan tim, peningkatan kapasitas kader dan pelaku usaha, pendampingan, monitoring dan evaluasi, perlombaan, hingga penguatan keberlanjutan, termasuk replikasi program di tingkat desa, sekolah, dan pasar. Peserta advokasi mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, dan aktif berdiskusi dengan Narasumber.
Melalui dukungan dan komitmen yang ditunjukan oleh Bapak Bupati berserta jajaran, semoga Program Keamanan Pangan dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan dan direplikasikan di Desa, Pasar dan Sekolah lain di wilayah Kabupaten Pangkep. Tentunya ini akan mendorong peningkatan akses keamanan pangan, meningkatkan ekonomi keluarga berbasis kearifan lokal serta mampu mengembangkan produk pangan unggulan daerah berbasis keamanan pangan.(rls)
