Koma.co.id, Makassar– Front Himpunan Aktivis Makassar (Hamas) melakukan kritik terhadap Pemerintah Kota Makassar yang sekarang ini dijabat oleh PLT Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb dalam mempersiapkan dan merapikan hal-hal yang menjadi kewenangan nya termasuk Perusda yang sudah habis masa periode, yakni PDAM, PD Parkir, PD Pasar dan PD Terminal dengan menyelenggarakan seleksi dan test and propertes dan lain lain yang dianggap urgen dan tentunya berlandaskan regulasi yang ada.
Adapun pro dan kontra soal penyeleksian Direksi Direksi Perusda ini secara keseluruhan dianggap bagian dari dinamika dan hal yang biasa dalam memperebutkan (lahan hidup) atau bisa juga menjadi (lahan pengabdian kepada masyarakat) yang jelas secara normatif ini semua atas nama kepentingan masyarakat,” kata Presidium Front, Hamas Eggy di sekretariatnya di Jalan Emmy Saelan.
Menurutnya, siapapun yang mengkritik dan mengevaluasi Pemerintah Kota Makassar dalam penyeleksian ini sebuah keharusan sepanjang dia memenuhi kaidah membangun untuk memperbaiki tidak menjatuhkan atau bersifat provokatif abadi apalagi menjadikan orang fokus untuk di propaganda, sehingga dalam tatanan kehidupan Bugis Makasar menjadi dendam yang tidak menyelesaikan persoalan atau memberikan solusi yang terbaik sesuai jabatan dan kedudukan nya.
Sebagai contoh ada seorang rektor swasta yang sudah menyebut nama salah seorang kandidat direksi untuk dianulir berdasarkan kedangkalan ilmunya yang semata-mata hanya ketakutan tidak ada lagi ladang hidupnya, minimal akan berkurang penghasilannya yang ditakutkan.
“Ini kekonyolan yang disayangkan, kepintarannya hilang diterpa syahwat perutnya yang dia takuti lapar, walahuallam. Bicara hukum kita harus pastikan kepastian hukum bukan hayalan dan target atau kah menciptakan opini negatif ini tidak baik di jadikan kultur bagi kehidupan berbangsa dan bernegara apa lagi di Kota Makassar. Jangan laporan hukum dijadikan dasar, untuk menggagalkan orang jadi direksi,” tambahnya.
“Dan meminta kepada Pemerintah Kota dengan segala kewibawaan selaku Pemerintah untuk menyelidiki apakah ini solusi atau provokasi.harus kita berpikir preventifnya untuk antisipasi orang yang saling berhadapan antara warga kota Makassar dan aparat hukum untuk segera mengantisipasi para provokator yang mencoba menganggu stabilitas Kota Makassar menjelang Pilkada 2020 nanti ini,” pungkasnya.(rls)
