Koma.co.id– Bank Indonesia menggelar business gathering yang membahas terkait dengan perkembangan dan perkiraan ekonomi, inflasi, stabilitas sistem keuangan dan kesejahteraan di tahun 2019, yang diikuti oleh para pemangku kepentingan di Sulsel, baik pemerintah, perbankan, pelaku usaha, akademisi, media massa, responden survei dan kontak liaison Bank Indonesia. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai perkembangan ekonomi Global, Nasional, Sulawesi Selatan dan prospek ke depan, serta beberapa kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Forum ini juga merupakan sinergi diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sulawesi Selatan terkini yang dilakukan Bank Indonesia secara rutin triwulanan dan Temu Responden yang dilakukan rutin tahunan sebagai bentuk apresiasi Bank Indonesia Provinsi Sulsel kepada responden survei dan liaison dan ditujukan untuk meningkatkan sinergitas serta kemitraan dengan responden.
Bank Indonesia mempunyai tugas antara lain merumuskan dan
melaksanakan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, dalam rangka
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Untuk dapat merumuskan kebijakan yang kredibel,tentunya Bank Indonesia memerlukan data dan informasi yang lengkap (comprehensive), reliable, akurat, dan tepat waktu (timely) terutama mengenai perkembangan permintaan dan penawaran di sektor riil.
Secara legal, pelaksanaan kegiatan survei dan liaison yang dilakukan oleh Bank Indonesia dipayungi oleh UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6
Tahun 2009, yaitu pada Pasal 14 khususnya ayat 1 dan 2, yang intinya: (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan, yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan (2) setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
Jumlah responden seluruh survei (Survei Pemantauan Harga (SPH), Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer dan Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Sekunder, Survei Perkembangan Properti Komersial, pencacahan harga PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis), dan liaison) mencapai 906 responden.
Sementara itu, pelaku usaha yang diikutsertakan dalam penghargaan the most prominent respondent berasal dari responden SKDU, SPE, SHPR Primer dan liaison dengan total 239 perusahaan, serta dari pelapor bank sebanyak 136 bank. The Most Prominent Respondent
1. Kepatuhan terhadap tata cara penyampaian data dan informasi dan/atau laporan kepada Bank Indonesia.
2. Kedalaman data dan informasi yang disampaikan (rinci, akurat, reliabel, lengkap dan tepat waktu).
3. Keaktifan dalam mengikuti survei dan kegiatan yang diadakan Bank Indonesia (responsif). Dari kategori tersebut, pemenang penghargaan the most prominent respondent 2019 adalah:
1. Kategori kontak liaison eksisting : PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV
2. Kategori kontak liaison baru : PT Biota Laut Ganggang
3. Kategori Responden Survei Penjualan Eceran (SPE) : PT Hadji Kalla
4. Kategori Respon Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) : PT Cargill Indonesia
5. Kategori Responden Survei Harga Properti Residensial (SHPR) : PT Sumber Sentuhan Emas
6. Kategori Responden Perbankan : Bank Central Asia
7. Kategori Responden Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Mie Titi BTP
Sementara itu, terkait dengan pekembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 diperkirakan turun menjadi 3,2% sesuai dengan World Economic Outlook pada Juli 2019. Penurunan proyeksi PDB dunia tersebut disebabkan oleh perang dagang di Tiongkok dan Amerika Serikat yang memperburuk perekonomian negera-negara mitra dagang.
Selain itu india dan Uni Eropa juga menunjukkan penurunan. Turunnya pertumbuhan ekonomi dunia turut membawa Indonesia kepada pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih rendah tercatat 5,05% (yoy) triwulan II 2019 dibanding yang sebelumnya sebesar 5,07% (yoy).
Adapun untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2019 tumbuh menggembirakan mencapai 7,46% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,5% (yoy). Hal tersebut membuat perekonomian Sulsel berada di peringkat empat nasional setelah Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Dari sisi permintaarn, konsumsi domestik yag tinggi menjadi faktor utama dorong perekonomian Sulsel. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang bersifat multiyears mendorong realisasi investasi yang lebih tinggi. Sementara dari sisi penawaran, pada tanaman bahan makanan dan perkebunan, serta lapangan usaha industri pengolahan, kinerja industri makanan, industri barang logam bukan mesin dan industri furnitur mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi. Bank Indonesia perkirakan proyeksi ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 akan tumbuh pada kisaran 7,0%-7,4% didukung oleh masih kuatnya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dan perdagangan, serta meningkatnya industri pengolahan dan administrasi pemerintahan.
Selain itu, masih berlanjutnya proyek infrastruktur yang bersifat multiyears dan berakhir tahun 2019 serta relaksasi peraturan pinjaman LTV yang mendorong pembangunan perumahan
menjadi salah satu penopang ekonomi Sulsel tahun 2019.
Sementara kondisi inflasi Sulawesi Selatan secara bulanan mencapai 0,36% (mtm) atau secara tahunan 2,84% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata 3 tahun 4,27% (yoy). Sehingga komoditas yang perlu menjadi perhatian karena mendorong kenaikan harga antara lain emas perhiasan dan komoditas hortikultura seperti cabe. Tingkat inflasi Sulsel tahun 2019 diperkirakan akan berada pada rentang target 3,5%±1%. Beberapa risiko yang patut diwaspadai adalah fenomena pergeseran musim tanam karena adanya el-nino dalam level lemah, serta peningkatan permintaan di saat akhir tahun.
Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu semakin diperkuat dengan mengoptimalkan mekanisme komunikasi dan kerjasama antar kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(rls)
