KOMA.CO.ID, TAKALAR – Pola dan gaya kepemimpinan Bupati Takalar, Syamsari Kitta dalam memimpin Kabupaten Butta Panrannuangku Takalar selama kurang lebih enam bulan belakangan ini, mendapat berbagai reaksi baik dari tokoh masyarakat, tokoh politik maupun dari ormas. Pasalnya, Syamsari Kitta, acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis seperti merestrukturisasi pegawai honorer, penyerapan anggaran APBD yang masih sangat minim yang seharusnya anggaran sudah digunakan berdasarkan penganggarannya dan komunikasi yang sangat jarang dilakukan kepada para pejabat, aparatur pemerintahan dan para penasehat ahlinya yang notabene kesemuanya berasal dari pensiunan pamong senior di pemerintahan.”Bupati jangan hanya melakukan komunikasi dengan pihak pihak tertentu ataupun yang berasal dari partai tertentu, karena hal ini akan menimbulkan conflicts of interest, dan akan menimbulkan kesenjangan komunikasi dengan pihak tertentu., ” tegas Direktur Eksekutif Forsosmas Baso DN
Data investigasi yang dilakukan Forum Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan (Forsosmas), saat ini komunikasi antara Bupati dan wakilnya sudah tidak seperti kala keduanya masih sebagai calon bupati dan wakil bupati yang begitu harmonis dan seia-sekata. Jika komunikasi antara keduanya sudah tidak harmonis apalagi ada masalah like and dislike, maka hal ini merupakan bibit bibit perpecahan yang bisa merusak tatanan pemerintahan.
“Bupati dan wakil bupati dalam struktur pemerintahan itu sudah ada tugas dan fungsi nya masing masing dan jika itu di pedomani, maka pemerintahan akan berjalan harmonis yang akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun jika mereka berdua bupati dan wakilnya saja gontok gontokan, apa yang akan diharapkan oleh masyarakat,” jelas Baso
Oleh karena itu, mumpun pemerintahan masih berjalan seumur jagung, diharapkan bupati dan wakil bupati berdua memimpin pemerintahan di Takalar dengan berdasarkan apa yang telah dituangkan dalam program dan visi dan misi kala masih sebagai calon atau kandidat.
Selain itu, para penasehat ahli juga harus senantiasa di mintai saran dan pendapatnya, karena mereka memahami masalah masalah yang terjadi di masyarakat dan berasal dari para pensiunan pamong senior di pemerintahan.
“Saya berharap semoga bupati segera back to barak, menata pemerintahan, tanpa harus menerima saran dan masukan dari pihak pihak yang memiliki conflict of interest, Dan sama sekali tidak memahami pemerintahan, ” tegas Baso.(*)
