Koma.co.id, Makassar – Kritikan debat publik kandidat II Makassar terus mengalir, kali ini Ketua DPP Gempar NKRI, Akbar Polo, merasa keberatan dengan ucapan komisioner KPU Makassar.
Seperti yang dikemukakan Endang Sari, bahwa debat publik kandidat II Makassar, tetap dilaksanakan oleh KPU di Jakarta dengan alasan tidak ada jaminan keamanan jika dilaksanakan di Makassar.
Akbar Polo menilai, pernyataan tersebut meremehkan Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar selaku aparat keamanan setempat.
Justru menurut Akbar Polo, di Jakarta ancaman keamanan lebih berbahaya. Terbukti dengan debat pertama sudah ada korban dari salah satu Paslon.
“Justru debat kemarin jelas sekali ada Paslon tetap mengarahkan massa yang banyak ke studio berjumlah ratusan orang,” ujar Polo, Senin 16 November.
Polo pun meminta agar KPU Makassar menggelar debat ke II di Makassar saja. Ia juga menganggap tidak ada jaminan keamanan ketika tetap dilakukan di Jakarta.
“Andai insiden serupa terjadi kembali seperti yang menimpa Mus, salah satu timses Appi-Rahman, apakah Endang Sari selaku komisioner KPU Makassar mau menjamin,” tanyanya.
Senada dengan itu, Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Arqam Azikin, yang menyesalkan sikap ngotot Anggota KPU Makassar, Endang Sari akan tetap melanjutkan debat seri kedua calon walikota dan wakil walikota Makassar.
“Anggota KPU tidak punya kapasitas bicara soal keamanan. Dia tidak boleh beropini, apalagi ngotot dengan pendapatnya,” ujar Arqam.
Terlebih setelah pernyataan Komisioner KPU Makassar, Endang Sari yang menyampaikan pendapatnya bahwa dia tetap menginginkan debat sesi kedua di Jakarta.
Arqam usul agar debat seri kedua dilaksanakan di Makassar saja, karena debat pertama saja menimbulkan keributan yang mengakibatkan Mus Jaya nyaris tewas ditikam.
Juga menegaskan Anggota KPU Makassar tidak boleh mempersepsi keamanan dan menakut-nakuti masyarakat, seolah-olah Makassar tidak aman.
“Soal keamanan itu tanggung jawab pihak kepolisian dan TNI, karena itu memang tugasnya,” tegas Arqam.
Namun demikian, Arqam berharap jajaran kepolisian mengambil alih tanggungjawab mengenai keamanan debat kandidat sesi kedua nanti.
“Jangan sampai persepsi Anggota KPU salah dipahami masyarakat, seolah-olah membuat kesan Kapolda tidak sanggul mengamankan Makassar,” ungkap dosen ilmu komunikasi politik itu.
