Koma.co.id, Makassar– Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi yang inklusif dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid 19 kepada kader FPMP.
Sejak tersebarnya Pandemi Covid 19 terkhusus di Kota Makassar, rumah sakit disibukkan dengan pasien yang terdampak virus maupun yang terindikasi gejala. Mengurangi panik masyarakat, beberapa tempat ditutup termasuk poli khusus persalinan saat Pembatasan Skala Besar (PSBB) diberlakukan.
Namun, saat pemerintah mulai memberlakukan New Normal, banyal fasilitas publik mulai dibuka termasuk rumah persalinan. Ini juga yang menjadi salah satu fokus FPMP Sulsel untuk mengedukasi masyarakat khususnya para perempuan.
“Sekarang yang terjadi pasien takut ke rumah sakit. Sebenarnya kan justru bagus kalau ditahu dari awal. Misalnya ada gejala demam, batuk apalagi kalau sesak bisa cepat diobati. Tetapi kalau dia tinggal di rumah dia sudah parah, karena banyak yang terjadi gitu dia udah mau diobatin sendiri dirinya dia minum obat sendiri dia,” ujar
Spesialis Kebidanan Kandungan, dr Eka Nurbani Bangsawan pada Media Breafing, Rabu, 26 Agustus 2020.
Adapun permasalahan lain yang menjadi fokus FPMP Sulsel, yakni adanya laporan mengenai sulitnya para disabilitas mendapat akses persalinan.
Koordinator FPMP Sulawesi Selatan, Nina Basira mengatakan, masyarakat normal pada umumnya menyamaratakan pelayanan antara non difabel dan yang difabel.
“Padahal sebenarnya sama sekali tidak sama, segala prosedur itu harusnya melihat kondisi pasien, karena penyandang punya kebutuhan khusus Dan itu menjadi beban bagi para kelompok disabilitas. Makanya perlunya pemangku masalah dengan disabilitas ketika menghadapi kasus khususnya kesehatan reproduksi, sehingga kelompok disabilitas bisa mendapatkan haknya,” ujar Nina.
Selain itu, FPMP juga memberikan layanan laporan bagi para perempuan yang sulit mendapatkan akses sarana prasarana khususnya masalah kesehatan reproduksi atau persalinan di masa Pandemi Covid 19 berlangsung.
“FPMP melakukan kerja kerja di lapangan yang pertama di mana disabilitas tidak bisa mengakses sarana kesehatan pada saat terpapar Covid-19, Pada saat dia pulang dan tidak diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Advokasi itu yang kami lakukan bersama dengan lurah Maccini Sombala, kemudian kami melakukan advokasi ke pemerintah kota sampai ke pemerintah provinsi waktu itu melalui P2TP2A provinsi. Kemudian kepala P2TP2A provinsi menginisiasi berbicara dengan sekda untuk mengupayakan karantina disabilitas ini dan gubernur menginisiasi dengan membuka karantina terpadu disebut Karantina Wisata,” tambah Aliya Karen selaku Manajer Kesehatan FPMP Sulsel.(Mrw)
