Koma.co.id– Jelang magrib sepulang dari kantor di Makassar, saya sengaja lewat di rumah saudara sepupu saya bersama Ilo – panggilan teman diskusi sekaligus rekan sekelas di kampus. Rumah yang berjarak sekitar 50 meter dari TPS 17, Kelurahan Biraeng, Minasatene –salah satu TPS yang masuk kategori dari 9 TPS PSU (pemungutan suara ulang) di Pangkep.
Di depan TPS yang belum dikemas menjelang pemilihan susulan, satu unit mobil patroli parkir di sana. Entah, melakukan pegamanan atau siaga jelang kemungkinan terjadinya serangan fajar susulan. Saya tak sempat turun dari kendaraan, tapi sepupu saya di sana melambaikan tangan – meskipun Senin lalu saya masih sempat bertemu di acara keluarga.
Ada yang menyangka saya ikut ma-caleg. Ada pula yang menduga saya “kaki tangan” caleg…. ehh. Tapi, apa pun itu, sepupu saya dan sebagian orang di sana tahu bahwa saya adalah orang yang masih punya independesi dan tidak ikut dalam barisan partisan. Apalagi, saya besar dan masih sering bertandang di kampung itu.
Saya mencoba memancing pembicaraan dengan sepupu saya, dan Ilo menjadi pendengar — bagaimana kondisi jelang pemilihan susulan? “Ehhh… sudah banyak yang datang orang-orangnya caleg kasih tawaran. Ada Rp500 ribu, 700 ribu, sampai 1 juta per suara.” Saya manggut-manggut saja pura-pura heran dengan pembicaraan itu. Dalam hati kecil saya, itu wajar saja. Para caleg baik di internal partai maupun rival antarpartai saling sikut berebut suara untuk bisa melenggang ke kursi empuk dewan.
Warga di TPS sebelah yang terlibat pembicaraan hangat di balai-balai itu ikut nyelutuk rada tidak paham “haji, bisakah saya juga didaftar lagi di sini (TPS itu) sambil menunjuk ke arah TPS 17,”… mendengar itu saya bersama Ilo hanya berlalu langsung tancap gas menuju sebuah warung kopi di bilangan DPRD Pangkep.
Ibarat teori ekonomi (suplay and demand) saling mempengaruhi. Saat pemilu lalu, harga suara masih bisa dipaketkan Rp500 ribu sudah inklud DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI atau DPD. Sekarang, sudah tak berlaku lagi paket itu…
Kondisi di TPS 4 Minasatene juga hampir sama. Saya menelepon ke kakak saya yang bermukim tak jauh dari TPS itu juga sudah mengaku sudah banyak yang datang “menyiram”. Ada yang titip 400 ribu, 500 ribu, dan 700 ribu. Juga ada yang masih sebatas janji 1 juta per suara.
Memang, agaknya sulit melawan realitas, sebab iklim demokrasi kita masih diwarnai fenomena buruk; patronase dan jual beli suara. Dua hal ini saling mengait meski sejak lama disadari, baik oleh pemilih maupun kalangan partai sendiri, sebagai fenomena yang sulit sekali dihapus. Realitas yang seringkali penuh tidak linear dengan dugaan publik. Politik nyaris tak pernah pasti. Angin pun tak mampu menebak arah politik. Politik selalu mengikuti koridor kehendak untuk berkuasa — meminjam istilah Nietzshe.
Dengan politik transaksional seperti ini terjadilah praktik politik uang. Orang menjadi pemilih karena ada uang. Sebaliknya menjadi caleg juga karena uang. Fenomena inilah yang kemudian mengakibatkan tidak sedikit oknum kepala daerah dan legislator tersangkut kasus korupsi, karena dalam setiap pencalonan membutuhkan dana yang besar.
Sebagai pemilih, saran saya, politisi muda atau siapa pun itu yang berada di Senayan nanti, harus mewacanakan sistem politik yang tidak lagi mengedepankan asal-usul seorang politisi, tetapi lebih pada pemikirannya. Disinilah pentingnya politisi menguasai narasi politik, seperti yang dilakukan oleh Emmanuel Macron di Perancis. Macron mampu melempar wacana dan diterima oleh pemilih Perancis, sehingga kemudian tergerak untuk memilihnya. Sehingga, manuver dan zig-zag politik yang menandakan geliat kehendak berkuasa itu bisa tiada.
#selamatmemilih
#tolakpolitisikarbitan
(Ditulis oleh Silahuddin, Mahasiswa S3 Prodi Ilmu Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin)
