Penulis: Marwah
Makassar– Musim kemarau memberi tantangan tersendiri bagi masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Terbatasnya pasokan air hingga mengakibatkan kekeringan pada lahan pertanian.
Hal inilah dirasakan oleh Salma (54) bersama petani lainnya di Kawasan Wisata Lantebung, Makassar, Sulawesi Selatan. Suaminya yang seorang petani hanya dapat menggarap sawah apabila musim hujan telah datang. Namun, ke\tika kekeringan kembali datang, ia terpaksa bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara untuk membantu suami, Salma bekerja sebagai buruh pengupas daging kepiting rajungan borongan bersama perempuan sekitar.
Kurangnya pasokan air sangat memengaruhi kelangsungan hidup masyarakat Lantebung. Bahkan untuk kebutuhan cuci hingga kakus, mereka harus membeli setidaknya 10 jerigen setiap hari yang dihargai Rp1.000/jerigen.
“Tapi memang tahun ini terasa panas sekali. Sawah saja kelihatan kering sekali. Mau digalikan sumber air tidak bisa, karena airnya asin,” keluh Salma.
Pembangunan industri sebabkan kekeringan di pemukiman pesisir
Direktur Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKL), Nirwan Dessibali mengatakan larangan penggunaan air tanah untuk mencegah terjadinya penurunan muka air tanah dan permukaan air naik menjadi buah simalakama bagi masyarakat pemukiman di wilayah Lantebung dan Untia. Hal tersebut dikarenakan wilayah ini merupakan kawasan industri yang tentunya banyak gudang maupun pabrik menggunakan air dari PDAM, sehingga pipa-pipa masyarakat sekitar tidak mendapat pasokan air. Sementara sumber air dari anak-anak sungai menjadi kering karena dipengaruhi oleh pembangunan masif.
Dampak yang akan terjadi pada masyarakat pesisir yang mengalami perubahan iklim secara kasat mata mungkin tidak terlihat. Namun sudah sangat terasa saat ini. Monash Climate Change Communication Research Hub (MCCCRH) menyatakan, dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan kelangsungan hidup masyarakat sangat besar. Di sektor pertanian, perubahan iklim memengaruhi siklus pertanian karena adanya perubahan suhu, curah hujan, dan cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir. Dengan begitu, pola iklim yang abnormal akan berdampak terhadap hasil panen sehingga harga pangan naik.
Nirwan melanjutkan, selain masalah ekonomi, dampak lain juga memengaruhi sosial budaya masyarakat pesisir. Misalnya profesi nelayan mulai berubah menjadi pekerjaan lain seperti buruh bangunan atau buruh pabrik, karena hasil tangkapan berkurang oleh naiknya muka air laut.
Selain itu, budaya masyarakat pun berubah dari paguyuban menjadi masyarakat komunitas urban karena mulai berkurangnya interaksi. Perubahan tersebut terpaksa terjadi karena masyarakat pesisir Makassar mengalami dua tantangan, yakni adanya pembangunan sekitar pemukiman dan terjadinya perubahan iklim.
“Masyarakat Lantebung sampai saat ini dikenal dengan hubungan kekerabatan, masih jauh dibanding pemukiman lain. Namun tidak menutup kemungkinan itu bisa berubah, karena dua faktor tersebut,” kata Nirwan.
Yayasan Konservasi Laut menerapkan dua jenis solusi untuk menghadapi perubahan iklim, pertama melalui solusi yang langsung terasa oleh masyarakat. Seperti merehabilitasi mangrove untuk mengembalikan populasi kepiting bakau dan memperbanyak jumlah kepiting rajungan, ada juga melalui pendekatan mengajarkan masyarakat cara memasarkan hasil tangkapan.
Solusi kedua secara fundamental. Nirwan mengatakan solusi ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak baik secara global, regional, maupun lokal. Isu perubahan iklim sudah harus lebih disederhanakan supaya bisa sampai kepada masyarakat.
“Penting juga pemerintah dan NGO menghadirkan program-program yang berhubungan dengan adanya ancaman perubahan iklim. Tapi jangan sampai solusi fundamental ini tidak disampaikan juga solusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.
Upaya pemerintah untuk perempuan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan Isu perubahan iklim menjadi isu bersama sampai ke internasional. Musti dilihat bahwa akan terasa dampaknya untuk perempuan dan anak. Hanya kita terbiasa dengan iklim seperti itu kemudian menganggap kalau itu adalah hal biasa, padahal harus dicermati juga bahwa masyarakat harus siap dengan perubahan iklim.
“Curah hujan di tahun ini berbeda dari tahun lalu, kita harus siap dengan panas yang agak panjang jadi semoga semua sudah harus siap dalam menghadapi kemarau panjang ini,” katanya.
Adapun solusi untuk para perempuan pesisir, yakni memanfaatkan lorong wisata. Peningkatan kualitas ketahanan keluarga terlihat dan pengarusutamaan gender strategis dari program lorong wisata ini bisa diukur dengan manfaat, kegunaan, partisipasi, bahkan menambah pendapatan untuk keluarga.
“Indikasi pemberdayaan perempuan salah satunya diukur dengan angka partisipasi perempuan dalam pembangunan,”
Pemerintah berharap, mau tidak mau semua orang harus siap menghadapi perubahan iklim. Mencukupkan ekonomi karena hal paling berpengaruh adalah pendapatan khususnya bagi perempuan. Ketika sudah cerdas dalam mengantisipasi, artinya sudah siap dengan segala kemungkinan.
“Penyadaran kepada masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dianggap biasa. Tapi kalau sudah tahu dan paham, bahwa perubahan iklim sudah sangat terasa,” tutup Achi.
Tulisan ini merupakan Fellowship kolaborasi dengan team riset Monash University dan SIEJ Sulawesi Selatan.
