Penulis: Marwah
Makassar– Bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, itulah yang dilakukan oleh Miya (43) Warga Lantebung, Desa Wisata Lantebung di Kecamatan Tamalanrea, Makassar ini. Dengan upah Rp1.000/kg, Miya mampu menyelesaikan sampai 22 Kg sehari sebagai pengupas bawang merah untuk pabrik penghasil bawang goreng di dekat tempat tinggalnya.
Baru terbilang lima tahun Miya menggeluti sebagai pengupas bawang merah. Biasanya ketika bawang sedang musim, ia mampu menyelesaikan sampai 50 Kg sehari. Sementara ketika bawang merah sedikit, ia hanya diberi 25kg sehari.
“Tapi sekarang lagi sedikit bawang merah. Itupun biasanya (pemilik pabrik) ambil (bawang merah) dari daerah lain,” kata Miya.
Meski demikian, Miya tetap bekerja membantu suaminya yang hanya bekerja sebagai nelayan penangkap kepiting rajungan yang bila dihitung, belum memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi saat memasuki musim kemarau, warga di sekitar Lantebung mengalami kekeringan dan untuk memenuhi kebutuhan cuci hingga kakus harus membeli air yang dihargai Rp1.000/jerigen.
“Kami beli 10 jerigen setiap hari,” ujarnya.
Tidak jarang ketika musim kemarau, Miya mengeluhkan sakit kepala di siang hari dan kantuk melanda, bahkan tidak jarang mengalami gatal-gatal sehingga kerjaan harus tertunda. Tapi untungnya tetangga bisa saling membantu apabila mereka sedang lowong.
Salma (50) misalnya. Meski bukan bekerja sebagai pengupas bawang, ketika kerjaannya sebagai pemisah daging kepiting rajungan selesai, ia akan turut membantu mengupaskan kulit bawang.
Sama seperti bawang merah, kepiting rajungan memiliki waktu tertentu masa panen. Di saat kemarau, ia bersama 11 pekerja lainnya hanya mengerjakan sampai kisaran 10kg yang dihargai Rp35.000/kg. Hasilnya mereka bagi sebagai pekerja borongan.
“Kalau masuk musimnya (kepiting rajungan), biar sampai 35 kilo ada setiap hari. Nelayan juga biasa tidak semua diambil hasil tangkapannya,” kata Salma.
Di musim kemarau ini, Salma mengaku cuaca belakangan terasa sangat panas. Hal tersebut ia ukur melihat tanah di sawahnya mengering parah dibanding kemarau di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan suaminya yang seorang petani harus bekerja sebagai buruh bangunan ketika musim kemarau tiba.
Miya dan Salma adalah dua dari 887 penduduk yang berada di RW 6/RT 3 bermukim di lokasi ekowisata. Warga ini sadar pentingnya menjaga lingkungan. Tak heran warga yang tinggal di sekitar area ekowisata senantiasa menjaga wilayahnya dari abrasi pantai dengan memperbanyak tanaman mangrove.
Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 436 orang laki-laki dan 451 orang perempuan yang tergabung dalam 253 keluarga, sekitar 70 persen menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, sedangkan sisanya bekerja sebagai buruh harian.
Kondisi ekonomi warga Lantebung yang umumnya menengah ke bawah, memaksa mereka kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selepas melaut pada pagi hari, mereka lanjut menjadi buruh harian. Sementara sebagian besar ibu rumah tangga memilih bekerja sebagai pengupas bawang atau bekerja di gudang pengolahan kepiting.
Masyarakat tidak menyadari sedang alami perubahan iklim
Kesadaran minim tentang perubahan iklim memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu penyebab masyarakat tidak menyadari gentingnya perubahan iklim adalah persepsi bahwa perubahan iklim dianggap sebagai ancaman yang terjadi pada masa yang akan datang. Lucy Richardson, peneliti Monash Climate Change Communication Research Hub (MCCCRH) menyatakan, ada sebagian masyarakat yang cenderung mengabaikan bukti ilmiah tentang perubahan iklim karena tidak merasa hal tersebut berstatus gawat. “Banyak orang masih berpikir risiko perubahan iklim terjadi di masa depan, bukan masa sekarang. Hal inilah yang membuat mereka abai atau ragu terhadap risiko perubahan iklim,”jelas Lucy.
Direktur Yayasan Konservasi Laut Indonesia (YKL), Nirwan Dessibali mengatakan, Desa Wisata Lantebung masuk sebagai kawasan yang cukup resilien atau daya tahan dianggap lebih kuat dibandingkan wilayah lain di Makassar khususnya terkait perubahan iklim. Namun, kontur yang paling berdampak di pesisir dapat dinilai berdasarkan kenaikan air laut.
Di beberapa seperti penelitian Hidayat di tahun 2012 yang YKL jadikan dasar, disebutkan bahwa kenaikan paras muka air laut di Makassar pada tahun 2050 kenaikannya 56 cm dan di tahun 2100 kenaikannya 110 cm. Sementara penelitian oleh Rahman Bando menyebut dalam ratifikasi 10 tahun ke belakang tahun 2000-2009 kenaikan air laut rata-rata 15,67%. Proyeksi naik ini menunjukkan kondisi suhu global semakin meningkat. Hal tersebut yang mengakibatkan pencairan es terjadinya kenaikan muka air laut.
“Ini bisa terjadi kalau tidak ada upaya serius dari berbagai pihak untuk memitigasi kenaikan muka air laut,” kata Nirwan.
Untungnya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Lantebung menjadi salah satu wilayah yang melakukan aksi mitigasi dengan merehabilitasi mangrove.
Mangrove berfungsi untuk mencegah kenaikan muka air laut. Selain isu global, kehadiran mangrove di Lantebung juga mencegah terjadinya banjir air laut yang sampai ke daratan dan masuk ke dalam pemukiman warga. Sehingga faktor tersebut menjadikan wilayah Lantebung dianggap cukup resilien. Namun ada tantangan, yakni karena adanya perubahan iklim, tentu berpengaruh pada sumber pendapatan nelayan.
“Saat ini di Lantebung kami melihat bahwa karena nelayan yang sudah berkurang pendapatannya, walaupun mangrove sudah ada dan peluang hasil kepiting masih ada,” lanjut Nirwan.
Sementara kehadiran perempuan di Lantebung sangat dianggap berperan penting, beberapa perempuan khususnya ibu rumah tangga ada yang tergabung dalam kelompok pekerja seperti pengupas bawang ataupun pengupas daging kepiting rajungan. Ini salah satu bentuk mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim. Walaupun masyarakat belum memahami apa itu perubahan iklim, masyarakat cenderung hanya berpikir untuk urusan ekonomi.
Mengutip buku “Navigasi Isu Perubahan Iklim di Pemilu 2024” terbitan MCCCRH, perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak ekonomi yang akan menimpa masyarakat Indonesia. Dampak ekonomi yang ditimbulkan mulai dari kehilangan mata pencaharian dari sektor pertanian dan kenaikan permukaan laut. Hal ini juga tercermin dari prediksi Bappenas bahwa Indonesia akan mengalami kerugian sebesar Rp 544 triliun pada periode 2020-2024. Selain itu, Indonesia juga bisa kehilangan 30%-40% dari total PDB atau Rp 132 triliun akibat kerugian dari sektor pertanian, kesehatan, dan kenaikan permukaan laut.
Upaya pemerintah untuk perempuan
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melakukan upaya agar perempuan lebih berdaya dalam menghadapi perubahan iklim melalui program pengurangan emisi (low carbon).
Misalnya dengan memanfaatkan limbah atau sampah rumah tangga mengubahnya menjadi cairan serbaguna eco enzim dan membuat pupuk kompos organik. Ada juga kelompok perempuan binaan DP3A Kota Makassar yang memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun. Dari hal sederhana tersebut, para perempuan dapat menghemat biaya rumah tangga dan dapat dialihkan ke kebutuhan lainnya.
Kepala DP3A Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan Isu perubahan iklim menjadi isu bersama sampai ke internasional. Musti dilihat bahwa akan terasa dampaknya untuk perempuan dan anak. Hanya kita terbiasa dengan iklim seperti itu kemudian menganggap kalau itu adalah hal biasa, padahal harus dicermati juga bahwa masyarakat harus siap dengan perubahan iklim.
“Curah hujan di tahun ini berbeda dari tahun lalu, kita harus siap dengan panas yang agak panjang jadi semoga semua sudah harus siap dalam menghadapi kemarau panjang ini. Penyadaran kepada masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dianggap biasa. Tapi kalau sudah tahu dan paham, bahwa perubahan iklim sudah sangat terasa,” tutup Achi.
Tulisan ini merupakan Fellowship kolaborasi dengan team riset Monash University dan SIEJ Sulawesi Selatan.
