Koma.co.id, Makassar– Wakil Celebes Research Center (CRC), Wahyudin menyebutkan kinerja DPRD Kota Makassar masih dianggap baik berdasarkan survei pada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan pada Diskusi Publik Akuntabilitas Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar oleh DPRD Kota Makassar pada Senin, 18 Desember 2023.
Wahyudin mengatakan, publik saat ini sudah dianggap sebagai subjek oleh pemerintah. Mendengar aspirasi publik dianggap sangat penting, masa demokrasi saat ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam era demokrasi rakyat terhadap pemimpin bisa tergantung bagaimana persepsi masyarakat.
“Kalau pemerintah atau anggota dewan terpublikasi baik, maka respon masyarakat akan baik. Sebaliknya, kalau pemerintah atau anggota dewan tidak terpublikasi buruk maka akan pengaruhi respon masyarakat yang buruk juga,” jelasnya.
Dalam pengambilan data, CRC mengambil sampel kepada 400 orang penduduk di 15 kecamatan Kota Makassar. Kemudian salah satu metode survei dilakukan dengan tatap muka kepada responden dan oleh pewawancara yang terlatih.
Berdasarkan hasil analisis, CRC mendapati masalah listrik dan banjir menjadi perhatian atau keluhan yang dianggap mendesak oleh masyarakat Makassar.
“Mengingat kemarin kita mengalami El Nino, maka ini menjadi perhatian publik. Sementara di tahun sebelumnya, susahnya mencari lowongan pekerjaan menjadi salah satu tertinggi masalah yang dianggap mendesak,” tambah Wahyudin.
Dalam survei kepada rang-orang yang pernah berkunjung ke DPRD Kota Makassar. Hanya sekitar 5,9% dari jumlah masyarakat Makassar mengunjungi DPRD Kota Makassar. Sehingga pada orang-orang tersebut dilakukan survei dan didapatkan 52.00% menjawab puas. Sementara 27.50% bingung dalam menentukan, dan
4.30% di antaranya mengaku tidak puas.
Kepuasan masyarakat pada kinerja DPRD Kota Makassar mengaku puas sekitar 62,3%, tidak puas 20.40, sangat tidak puasa 2.20%, tidak tahu 14.20%, dan hanya sekitar 0.90% mengaku sangat puas hanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menanggapi hasil respon tersebut yang mana masalah yang ada di tahun 2022 berbeda dengan 2023. Jika di tahun 2022 mengenai masalah lowongan pekerjaan, sementara di tahun 2023 terkait listrik dan banjir mengingat hal tersebut berkaitan dengan alam.
“Kalau masalah listrik, langkah DPRD sudah berkali-kali memanggil PLN. Mengingat keluhan masyarakat. Intinya setiap ada masalah terkait publik, kami selalu lakukan rapat dengar pendapat untuk mengetahui apa masalahnya dan didiskusikan untuk mengeluarkan solusi. Hasil diskusi ini menjadi motivasi bagi kami. 5 tahun tidak terasa, dan ini dapat menjadi penilaian masyarakat pada kesempatan pemilu berikutnya,” pungkas Rudianto.(Mrw)
