Koma.co.id– Beberapa hari belakangan ini, para pejabat negara yang yang bersinggungan langsung dengan penanganan covid-19 yang berada dalam gugus tugas tersebut di buat pusing memutar otak dengan beban berat di hadapan mereka, ancaman laju penyebaran covid-19 di depan mata dimana budaya mudik menjelang puasa, lebaran idul fitri 2020 menjadi pemikiran yang berat. Ada potensi ancaman wabah covid-19 yang akan menjadi ledakan yang jika tidak di kendalikan dengan baik akan menjadi kasus yang terbesar di dunia melebihi negara-negara yang telah banyak kasus, Amerika Serikat, Italia, Inggris Spanyol dan china dan potensi orang terdampak akan makin sulit di kendalikan.
Saat memimpin rapat hari Senin kemarin, Menko Kemaritimin dan Investasi Luhut B. Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan yang masih terbaring di RSPAD akibat covid-19, menyuarakan kebijakan untuk “ tidak mudik, tidak piknik tahun 2020 rencana itu sebagai ihtiar dalam memutus mata rantai penularan covid-19 dan akan diganti pada akhir tahun 2020 untuk pelaksana cutinya jika covid-19 sudah dapat dikendalikan.
“Semua demi keamananan bagi para pemudik, juga untuk seluruh masyarakat” kata Luhut dalam rapat tersebut, namun rapat itu tidak mengambil keputusan oleh karena akan di bawa dalam ratas bersama Presiden. “Kementerian Perhubungan sebenarnya telah mengusulkan dengan melarang mudik, namun masih menunggu pembahasan lebih rinci bersama Menteri lainnya Kata staf ahli bidang komunikasi Menteri perhubungan Adita Irawati” Menurutnya, rekomendasi tersebut terkait data yang telah ada dengan proses penyebaran covid-19 saat sudah ada warga yang mudik lebih awal, data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah ada 14 ribu orang yang masuk ke wilayah Jawa Tengah sejak beberapa minggu terakhir, kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo” dari jabodetabek, padahal Jakarta salah satunya merupakan episentrum covid-19 di Indonesia.
Akibatnya adalah data orang dalam pemantauan ( ODP ) di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat meningkat tajam, contoh Kabupaten Sumedang di jawa Barat daftar ODP terbanyak di luar Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang dan Bandung. di Jawa Timur, sebaran covid-19 juga semakin masif, mulai dari orang yang berstatus ODP dan PDP juga terjadi peningkatan. Dari beberapa kali rapat, beberapa usulan yang akan di paparkan adalah bahwa. Pertama, mudik seperti biasa, kedua, meniadakan program mudik gratis dan ketiga melarang tegas mudik. “ hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat “ kata Jodi Mahardi.
Badan intelijen Negara ( BIN ) membuat study tentang peningkatan jumlah positif covid-19 beradasarkan bulan berjalan, akhir maret 1,528 kasus, akhir april meningkat menjadi 27.307 kasus dan di akhir mei bisa menjadi 95.451 kasus lalu di akhir juni menjadi 105,451 kasus dan puncaknya di akhir juli 106.287 kasus. BIN membuat analisa berdasarkan operasi intelijen sehingga dapat menjadi acuan dalam penanganannya jika benar terjadi ledakan namun kita berharap prediksi itu keliru jika semua orang dapat melakukan upaya yang lebih baik “ kata Doni Munardo ketua gugus covid -19 “saat rapat bersama komisi IX DPR-RI. Kemungkinan analisa BIN jika mudik tidak terjadi, dan semua orang patuh.
Bila mengacu kepada data tahun 2019, sehari menjelang idul fitri ada 7,2 juta orang mudik perjalann mudik itu kearah Jawa dan Sumatera. Tujuan terbanyak pemudik adalah daerah Jawa Tengah 5,6 juta sementara daerah Jawa Barat 3.7 juta dan Jawa Timur 1,6 juta. Jika menghitung secara statistic terhadap betapa besar bahaya yang akan terjadi jika pemudik yang carrier ( pembawa virus tak bergejala ) dari Jabodetabek angkanya 1 % saja dari keseluruhan pemudik lebih dari 14 juta orang maka ada angka potensi tersebut sebesar 140 ribu orang. Wow betapa mengerikannya ancaman covid -19 ini, Jika tidak ketahui yang bersangkutan adalah Carrier ( pembawa virus yang tidak bergejala ) atau orang yang tidak bergejala ( OTG ) maka betapa dahsyatnya penyebaran virus ini di indonesia.
Menurut survey tahun 2019, jumlah pemudik adalah dengan seluruh jenis moda tranportasi adalah 14 juta orang. Pemudik menggunakan tranportasi dengan bus adalah 4,4 juta orang, sehingg terminal adalah salah satu tempat yang harus ketat pengawasan, sedang mobil pribadi adalah 4,3 juta orang moda tranportasi kereta api 2.4 juta adapun pesawat sebanyak 1,4 juta orang di tambah sepeda motor sebanyak 1 ,1 juta orang. Mudik bukan ajaran islam namun telah menjadi budaya yang melekat sejak jaman lampau, oleh karena itu di tuntut peran Majelis Ulama Indoenesai ( MUI ) dan melibatkan para dai untuk menyampaikan lewat pandangan dengan pendekatan yang lebih baik, bahwa jika mudik memberi banyak mudharatnya maka konsekwensi mudik menjadi haram, jika membahayakan, sehingga lebih baik tidak mudik karena akan menyebarkan wabah di daerah tujuan.
Kita asumsikan dari 1 % dari jumlah pemudik ( 14 juta ) didapatkan 140 orang yang membawa virus penularan, jika 1 orang pemudik dapat menulari 5 orang karena silaturahim, berjabat tangan, saling mengunjungi antar sesama anggota keluarga maka akan terjadi ledakan kasus 140 x 5 maka ada potensi 700 ribu sampi 1 juta kasus penularan baru, MENGERIKAN ! di seluruh Indonesia oleh karena itu harus di cegah dengan berbagai cara walaupun Negara di anggap otoriter tapi demi keamanan dan kebaikan bersama Negara harus melakukan upaya paksa agar ledakan penularan tidak terjadi dengan KERAS melarang orang untuk mudik.
Dari beberapa data yang di kemukakan, beberapa skenario mungkin bisa di lakukan pemerintah agar supaya mudik tidak menjadi ancaman penyebaran covid-19 dengan mudik ini, PERTAMA, melarang tegas mudik dengan berbagai pendekatan Hukum, bahwa sesuai dengan UU kekarantina kesehatan thn 2018, orang yang menyebarkan virus dapat di ancam pidana minimal 1 tahun, tegas KEDUA, menutup seluruh akses keluar masuk Jakarta yang di mulai pada pekan depan sebelum masuk waktu puasa, bus di larang mengangkut penumpang, jika di temukan maka izin trayek dan ijin usaha perusahaan bus cabut. kereta api di larang keras untuk bergerak dari dan keluar Jakarta serta pesawat terbang juga di larang dalam jangka waktu tertentu. KETIGA, seluruh pemudik yang melakukan upaya mudik dengan menggunakan angkutan pribadi di larang dengan menutup akses jalan Toll dan jalan alternatif lainnya KEEMPAT, jika pemudik akan yang tetap mudik maka akan di lakukan Rapid tess massal, yang negatif di beri surat jalan kesehatan yang akan di laporkan di kantor polisi atau rumah sakit yang akan di tuju di daerah pemudik dan yang bersangkutan langsung isolasi mandiri dengan pengawasan yang sangat ketat jika para pemudik tidak melakukan tes maka tidak di perbolehkan mudik yang positif dari hasil tes maka langsung di masukkan ke ruang isolasi untuk segera di tangani.
Bagaimana kesiapan pemerintah pusat dan kota Jakarta serta daerah lainnya sekitar Jakarta jika, melarang keras mudik ? inilah problem utamanya, melarang mudik dengan berbagai cara namun pemudik yang kondisi ekononmi berada di bawah mesti di berikan kompensasi sehingga melahirkan keadilan yang mungkin dapat diterima.
PERTAMA, menyebarluaskan informasi bahwa dengan mudik sangat berbahaya bagi keluarga di kampung dan dapat menulari orang secara cepat. Informasi ini sesegera mungkin di sebarluaskan agar para pemudik mengurungkan niatnya untuk mudik sehingga penyebaran covid-19 dapat di kendalikan.
KEDUA Kompensasi dalam bentuk dana tunai bagi pekerja informal rakyat miskin pada hari ini Gubernur DKI Anis akan memberikan kepada 3,7 juta keluarga miskin bantuan tunai yang akan di mulai pada april sampai dengan juni sebear 1 juta dan bagi pekerja formal di lakukan pemindahan cuti bersama di hari lainnya sehingga pekerja formal dapat mengganti cutinya. Kompensasi menjadi penting oleh karena di larang mudik.
Apakah ke empat skenario itu dapat di lakukan di tengah keterbatasan alat rapid tes dan kesiapan petugas melakukan kerja-kerja ekstra ? jumlah kasus khususnya di Jakarta 1.143, semakin bertambah pada sabtu tgl 13 april 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus sehingga sudah tercatat 4.557 yang positif dari seluruh Indonesia dengan angka kesembuhan kecil 380 pasien namun jumlah kematian yang juga bertambah 399 orang ? jika tidak di terapkan dengan keras maka ledakan covid-19 makin tidak terkendali dari mudik lebaran.
Oleh Yansi Tenu (Alumnus Unhas tinggal di Jakarta)
