Koma.co.id, Makassar– Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan memberitahukan kondisi inflasi saat ini menunjukkan bahwa tekanan harga di Sulsel masih relatif terkendali. Data pada Februari 2021, inflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan sebesar 0,33 % (mtm).
Lima kota yang menjadi daerah survei inflasi BPS, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Watampone sebesar 0,53 persen dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 0,11 persen. Pada Februari 2021, dapat diketahui bahwa komoditas sayuran dan ikan menjadi penyumbang inflasi yang dominan di Sulawesi Selatan.
Meskipun saat ini relatif terkendali, namun risiko tekanan inflasi tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perbaikan konsumsi masyarakat pada masa vaksinasi dan periode La Nina yang masih memberikan potensi gangguan produksi dan distribusi.
“Dalam waktu dekat, tekanan inflasi akan bersumber dari risiko yang bersifat seasonal seiring dengan momen Ramadhan dan Idul Ftri 2021 yang jatuh pada bulan April dan Mei 2021,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Endang Kurnia Saputra pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian inflasi Daerah (TPID) pada Kamis, 1 April 2021.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, strategi pengendalian inflasi TPID Sulsel tahun 2021 disusun secara komprehensif dengan mengacu pada aspek 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
Dari sisi ketersediaan pasokan, upaya memperkuat sisi hilir ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi vakum untuk hilirisasi produk pertanian, implementasi sistem resi gudang, Optimalisasi rumah pemotongan hewan (RPH) mModern, pemberian bantuan bibit ternak dan alat produksi, mendorong kegiatan pekarangan pangan lestari, penerapan teknologi pertanian dan perikanan, percepatan program lumbung daging, peningkatan lahan tanam, dan pelaksanaan sekolah lapang iklim pertanian.
Dari sisi keterjangkauan harga, upaya mengelola permintaan perlu dioptimalkan melalui pencanangan gerakan bangga buatan indonesia untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya pangan di Sulawesi Selatan, program digitalisasi UMKM, dan pengembangan akses pasar UMKM pangan.
Selain itu, sebagai upaya stabilisasi harga juga dilakukan pembangunan modern rice milling dan rice to rice plant, optimalisasi penyerapan beras Bulog, fasilitasi distribusi pangan, implementasi model bisnis e-pangan.com dan operasi pasar dan pasar murah pada saat hari besar keagamaan nasional seperti Ramadhan dan Idul Fitri 2021. Dari sisi kelancaran distribusi, upaya membentuk payung hukum kerjasama antar daerah (KAD) juga terus dilakukan,. Selain itu, upaya aktivasi BUMDES dan optimalisasi pasar induk beras juga dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan.
Untuk sisi Dalam rangka meningkatkan upaya komunikasi yang efektif, penyampaian informasi mengenai ketersediaan pasokan dilakukan melalui berbagai media baik cetak, elektronik, maupun media sosial, terlebih pada saat memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri nanti. Upaya terobosan untuk publikasi pola konsumsi dan belanja bijak juga dilakukan melalui kerjasama dengan pemuka agama. Melalui strategi ini dDiharapkan ekspektasi dan perilaku konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri dapat terkelola dengan baik sehingga turut mendorong inflasi lebih terkendali.
“Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih akan terus bersinergi untuk menjaga inflasi di Sulawesi Selatan tetap rendah dan stabil. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju.” Tutup Endang.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan beberapa upaya memastikan agar harga tetap stabil.
Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman mengatakan,
pemerintah akan menerapkan pengawasan dengan mengutamakan stok pangan terjamin terlebih dahulu di Sulawesi Selatan barulah sisanya akan disuplai ke luar daerah lain.
“Seperti beras kita stok di 450 ribu ton. Ini artinya akan ada suply ke luar. Tapi kadang-kadang kalau kita bergairah untuk suply. Tapi lupa di dalam dan ini yang harus menjadi perhatian kita, karena seperti sayur-sayuran, pertanian, perikanan dari kita (Sulsel). Sehingga di sini kita harus menjaga bagaimana sistem distribusinya. Ketika dari dalam ada masalah kemudian terlalu banyak permintaan dari luar, maka kita harus menjaga agar dari dalam juga tersedia stok untuk berputar kembali,” jelasnya.(Mrw)
