Koma.co.id, Makassar– Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Haris Abdurrahman, kembali turun melakukan temu konstituen dalam rangka Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan kali ini dipusatkan di Blok H Lama, Jl. Kerukunan Timur, BTP, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, pada Jumat sore (24/06/2026). Selain menyerap aspirasi warga, legislator Sulsel ini memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut, khususnya SMAN 21 Makassar.
Dalam kunjungannya, Haris mengungkapkan bahwa pihak SMAN 21 Makassar telah mengajukan sejumlah rencana pengembangan fasilitas mendesak. Salah satunya adalah renovasi aula sekolah yang kini dinilai tidak lagi representatif untuk menampung kegiatan ribuan siswa, serta kebutuhan pemasangan paving blok pada area parkir yang masih beralaskan tanah.
Namun, Haris mengakui adanya tantangan regulasi yang saat ini masih membatasi realisasi program-program fisik tersebut secara cepat.
“Kami melihat ada kebutuhan mendesak terkait aula dan area parkir di SMAN 21. Namun, saat ini regulasi yang berlaku masih membatasi realisasi program tersebut. Ini yang akan kita komunikasikan lebih lanjut,” ujar Haris di hadapan warga dan tokoh masyarakat.
Meski terkendala infrastruktur fisik, Haris memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian SMAN 21 Makassar dalam menjalankan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel. Beberapa program yang dinilai berjalan sukses antara lain inovasi Taman TEBA, kebijakan pengurangan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah, hingga program religius hafalan Al-Qur’an 30 Juz bagi siswa muslim.
“SMAN 21 Makassar sudah menjalankan instruksi Pemprov dengan sangat baik, mulai dari aspek lingkungan hingga penguatan karakter religius siswa. Ini patut kita dukung sepenuhnya,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi E yang membidangi sektor pendidikan, Haris menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan institusi pendidikan. Terkait aspirasi SMAN 21, Haris berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat provinsi.
“Aspirasi masyarakat, terutama kebutuhan mendesak dari SMAN 21 Makassar, akan segera saya sampaikan ke OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. Kami akan kawal agar bisa ditindaklanjuti pada penganggaran selanjutnya,” tegas legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Kegiatan pengawasan APBD ini berlangsung hangat dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Tampak hadir Lurah Buntusu Kecamatan Tamalanrea, aparat keamanan dari unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, perangkat lingkungan, tokoh agama, tokoh perempuan, serta ratusan warga setempat yang antusias menyampaikan masukan.
Melalui kegiatan ini, Haris berharap Pemerintah Provinsi Sulsel dapat menjadikan temuan di lapangan sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan solutif bagi kebutuhan sekolah di masa depan.(rls)
