RPJMD Maros Bahas Masalah Perkawinan Anak

  • Whatsapp

Koma.co.id, Maros– Pihak pemerintah bersama dengan ICJ Makassar melakukan kegaiatan koordinasi penyelarasan RPJMD Kabupaten Maros dengan Renja OPD terkait program pencegahan perkawinan anak di Maros, Senin, 20 September 2021.

Bertempat di lantai dua ruang Sekertariat Daerah Mabupaten Maros

Dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Maros, H.A.S Cahaidir Syam yang dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Maros telah mengeluarkan berbagai regulasi/ Peraturan daerah terkait issu Perlindungan Anak seperti Perda no. 8/2017 tentang Kabupaten layak Anak, Perda nomor 8 tahun 2019 tentang system Perlindungan Anak. Yang tentu harapannya bergerak bersama dalam Perlindungan Anak termasuk Pencegahan Perkawinan Anak di kab. Maros.

“Pemkab Maros telah membuat berbagai regulasi dengan harapan anak-anak terlindungi dan terpenuhi hak-haknya,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan kembali terkait dampak Perkawinan anak, sehingga sangat berkontribusi negative dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros, berdasarkan hal tersebut Bupati dan Wakil Bupati berkomitmen untuk menjadikan issu Pencegahan Perkawinan Anak menjadi salah satu issu Prioritas pada RPJMD Periode 2021-2026.

Menurutnya, kegiatan ini penting dilakukan sebagai upaya menyelaraskan dookumen RPJMD 2021-2025 Kab. Maros yang baru, dengan rencana kerja OPD terkait.

Hal senada juga disampaikan ,Muh Idrus, Kepala dinas PMD, yang juga adalah mantan Kadis DP3A Maros menyampaiakn beberapa data terkait angka perkawinan anak di Kabupaten Maros.

Angka perkawinan anak Kabupaten Maros masih berada pada level diatas dibandingkan angka rata-rata Nasional dan Provinsi sulsel, masih sekitar angka 16,24%, sedangkan Nasional 11,2% dan Provinsi 14,1untuk perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Dan ini menjadi tantangan besar bagi semua stake holders.

Sementara itu, Husaimah dari AIPJ2 menyampaikan penghargaan kepada Bupati Maros dan jajarannnya selama ini yang telah mendukung program pencegahan perkawinan anak di kab. Maros.

Dan dia berharap dukungan tersebut tetap dilakukan oleh Pemerintah Kab. Maros bahkan bisa sampai pada tingkat desa sebagai ujung tombak PPA.

Namun pada dasarnya bukan hanya kebijakan yang ada, tapi bagaimana sinergi antar stake holder pendukung seperti Kemenag, Pengadilan Agama dan lainnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana edukasi pada anak dan orangtua tetap dilakukan untuk pencegahan PA di Kab. Maros,” tegasnya.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Dir.ICJ Makassar ,Warida Safie. Dia menyampaikan apresiasi yang sangat besar pada Pemerintah Kab. Maros khususnya kepada Bupati atas support¬† yang diberikan untuk finalisasi document strada pencegahan perkawinan anak dan pengesahan Peraturan Bupati Strada PPA. “Juga pada AIPJ2 atas dukungannya selama ini, kami berharap dokumen ini bisa menjadi acuan kita bersama demi kepentingan terbaik anak ke depan,” ujarnya. Hadir dalam diskusi dari Bappeda, Kemenag, Pengadilan Agama, Diknas, Dinkes, Dinsos, DP3A dan perwakilan OMS.(rls)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *